170 Skripsi Hukum Paling Recommended

Ini adalah 170 Skripsi Hukum Paling Recommended untuk teman teman mahasiswa S 1 Hukum sebagai bahan pedoman referensi memilih judul skripsi hukum yang baik dan benar.

Ada banyak pilihan judul skripsi hukum dibawah ini yang patut teman teman pelajari dan amati satu per satu, agar mendapatkan judul skripsi yang sesuai dengan kebutuhan teman teman yang akan diajukan ke dosen pembimbing. Berhati hatilah dalam memilih judul, jangan memaksakan judul terbaik yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keadaan teman tema, karena pada akhirnya akan merugikan teman teman sendiri.

Skripsi Hukum Paling Recommended

Class Action Against The Non-Immediacy of Ratification of the 1990 Migrant Workers Convention

International Law is Not Our Law: A Strong Critic to Delri's Report in Regard with the ICCPR

Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional

Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis.

Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Cyber Child Sexual Expoitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Dua Pertiga Pada UU ITE dan Harmonisasinya Atas Ruu Kuhp

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Duapertiga pada UU ITE dan Harmonisasinya atas RUU KUHP. In: Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Informasi Produk yang Tidak Jelas: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu

Pertanggungjawaban Pidana Majikan Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan.

Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Is There any Doubt Regarding Women's Leadership in Indonesia?

Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000

Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982.

Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai.

Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik.

Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri.

Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.

Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pertanggungjawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Uu.no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

WIJAYA, LILY (2013) Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Formulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia

Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.

Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional.

Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis Yuridis Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Yang Berada Di Bawah Pengaruh Alkohol Dan Narkotika.

Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban Pidana X Selaku Pimpinan Penyidik dalam Menangani Aset Pailit PT. SPI Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. GIB terhadap Pekerja Tanpa Pemberian Pesangon ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Kesusilaan Di Tempat Kerja Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (analisis Putusan Mahkamah Agung No.11 K/pdt.sus/2012).

Tindak Pidana Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.134/G/2010 ditinjau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Gugat PT Elnusa terhadap Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia Selaku Pembeli Saham di Pasar Modal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Asli Dalam Hukum Masyarakat Adat Lombok Yang Tanahnya Digadaikan Oleh Pihak Lain (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/pdt/2009).

Upaya Palestina untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

Tindakan PT BIE Menurunkan Tunjangan Perumahan ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tanggung Gugat RSUD Karawang Terkait Tindakan Para Dokter yang Melakukan Demo Sehingga Menyebabkan Pasien tidak Langsung ditangani ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penerimaan Commitment Fee dalam Pengadaan Barang ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juneto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan Rumah Sakit Vita Insani yang tidak Memberikan Hak-hak Elisabeth Sipayung Akibat Kebijakan Pensiun Dini ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO) MENURUT UU.NO.13 TAHUN 2003. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM AKIBAT KELALAIAN PENGURUS DI PT “X”. 

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di BPSK Kota Surabaya). 

FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK – HAK PEKERJA DI PT. PAL INDONESIA Menurut Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan DI PT. PAL INDONESIA (PERSERO). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER. 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (Studi kasus putusan pengadilan negeri No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).  Faculty of Law .

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH (Studi Kasus Putusan Nomor. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby). 

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA (Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia). 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI. 

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg). 

IMPLEMENTASI PERDA No. 7 TAHUN 2002 TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN SURABAYA TIMUR. 

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ANTARA HUKUM ADAT MADURA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENCURIAN PULSA TELEPON KABEL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA.  Faculty of Industrial Engineering.

ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA RSU HAJI SURABAYA.  Faculty of Social and Politics.

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN NILAI EKSPOR ROKOK DAN TEMBAKAU DI JAWA TIMUR.  Faculty of Economics.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda). 

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ( studi kasus pada putusan nomor : 22/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB. ). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH SURABAYA Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / PN. SBY. 

AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 20/KPPU-I/2009). 

TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI. 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DOMISILI DALAM AKTA CERAI. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Putusan PN Surabaya No. Perkara 1007/Pid.B/2010/P.N. Surabaya). 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PERUSAHAAN ADVERTISING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH. 

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). 

KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 806/Pid/B/2010/PN.Sda.). 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ANAK DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA SURABAYA ( Studi Kasus Pada SMA Negeri x Surabaya ). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya). 

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG CACAT BARANG (Studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA TINJAUAN YURIDIS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA). 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA AKTA PERDAMAIAN. 

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA. 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK (STUDI KASUS KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI PUSAT PERBELANJAAN ITC MEGA GROSIR SURABAYA).  Faculty of Social and Politics.

KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. 

PERJANJIAN BAKU JUAL BELI PERUMAHAN DENGAN KLAUSULA EKSONERASI (Study Kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya). 

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Studi Kasus Putusan PN Surabaya No:3054/Pid.B/2010/PN.SBY. 

IMPLEMENTASI PERDA NO. 17/2003 TENTANG IJIN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SUKOLILO. 

PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN Nomor : 2673/Pid.B/2010/PN.SBY).  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK DALAM MASA KONTRAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 271/G/2009/PHI.Sby).  

PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN ( Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fony ). 

IMPLEMENTASI UU NOMER 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DALAM PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI AIA FINANCIAL CABANG MALANG.  

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG. 

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

AKIBAT HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG MASIH MINDERJARIG ( STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Nomor : 83/Pdt.G/2005/PN.Sda ). 

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA.  

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK DENGAN PROMO BERHADIAH. 

KEKUATAN HUKUM TANAH BEKAS MILIK ADAT ATAU YASAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN.Sda.). 

PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA. 

AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur).  

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRESTABES SURABAYA.  

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti). 

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti). 

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 

Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG–UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.  

PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK X DI SURABAYA DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT. 

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA). 

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SIDOARJO. 

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO. 

IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU KREDITUR PREFERENCE PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA HAK GUNA BANGUNAN (HGB). 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG- UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. 

PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA. 

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK. 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK MenurutUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Beberapa Peraturan Daerah Kota Surabaya. 

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU. 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA). 

TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby). 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN. 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN. 

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

TINJUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan). 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010. 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. 

Tweet

Tweet